Moratorium UN, Kemeristekdikti akan Ubah Sistem Seleksi Masuk PT

menteri-riset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-muhammad-natsir-_150128212357-622

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Natsir.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Natsir

Monday, 28 November 2016 | 18:16 WIB
Antara/Sigid Kurniawan

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, mengatakan pihaknya berencana melakukan perubahan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Rencana perubahan ini bertujuan menyikapi moratorium ujian nasional (UN).

Menurut Nasir, pihaknya masih menanti perkembangan hasil rapat terbatas dengan presiden atas kebijakan moratorium UN. “Bentuknya seperti apa nantinya dan apa yang harus kami lakukan jika UN dimoratorium, masih menanti hasil ratas,” ujar Nasir di Jepara, Senin (28/11).

Saat ini, seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan sistem SBMPTN, UMB dan nilai rapor. Pihaknya telah merencanakan penurunan jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru (maru) dari jalur SBMPTN dari 50 persen menjadi 40 persen. Jika nanti moratorium UN segera berlaku pihaknya memastikan akan ada penyesuaian seleksi masuk perguruan tinggi.

“Namun, kami akan cek dulu seperti apa teknis pengukuran untuk seleksi maru ini,” katanya.

Nasir menjelaskan, jika memungkinkan, sistem seleksi masuk perguruan tinggi rencananya akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS). Di negara tersebut, seleksi masuk perguruan tinggi dilakukan dalam dua bentuk tes umum, yakni general test dan tes kemampuan toefl.

“Inovasi akan kami rumuskan berdasarkan kondisi per daerah di Indonesia, pertimbangan menjaga kualitas calon maru dan sistem yang sekiranya memberi manfaat serta diterima masyarakat,” jelasnya.

Rep: Dian Erika Nugraheny / Red: Bayu Hermawan

Baca juga :

Soal Moratorium UN, Menristekdikti Kaji Dampak Penerimaan Mahasiswa Baru

Senin, 28 November 2016 19:58 WIB

Jakarta, HanTer – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir mengaku masih menunggu perkembangan rencana moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang rencananya dimulai 2017.

“Kami masih menunggu rapat terbatas (tentang UN) dengan Presiden, menunggu perkembangan dan bentuknya seperti apa,” kata Nasir ketika ditemui di Jepara, Jawa Tengah, Senin (28/11/2016).

Dia mengatakan belum dapat memutuskan kebijakan apa yang kemudian terpengaruh moratorium UN karena pihaknya juga belum memetakan pengaruhnya terhadap penerimaan calon mahasiswa.

“Nanti ke depan kalau tidak ada UN apa yang dilakukan pengukurnya, saya cek dulu perkembangan terakhir seperti apa,” ucap Nasir.

Kebijakan sebelumnya terkait penerimaan calon mahasiswa yaitu penurunan jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang semula 50 persen menjadi 40 persen.

Saat ini, kuota penerimaan mahasiswa bagi PTN yaitu SNMPTN 40 persen, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 40 persen, dan ujian mandiri perguruan tinggi negeri 20 persen.

Dia menegaskan bahwa sistem seleksi masuk perguruan tinggi tidak hanya dari UN saja, tetapi juga nilai rapor dan tes seleksi. Hal yang paling mungkin dilakukan terkait moratorium UN, kata Nasir, yaitu dengan menginovasi penerimaan berbasis seleksi nilai tes atau seperti yang selama ini diterapkan dalam SBMPTN.

Dia mencontohkan penerimaan calon mahasiswa seperti yang dilakukan di Amerika Serikat yang menggunakan kriteria seperti penggunaan “Graduate Management Admission Test” (GMAT), “Graduate Record Examination” (GRE), dan “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL).

“Saya sedang berpikir ke sana sebagai inovasi dalam hal seleksi dengan tetap menjaga kualitas, hasil yang lebih baik, dan efisien bagi masyarakat,” tutur Nasir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) sebelum memutuskan moratorium ujian nasional (UN) pada 2017 yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. “Masih proses, belum dirataskan, belum,” kata Presiden Jokowi.