Buku Himpunan Peraturan Tentang Perguruan Tinggi di Indonesia

BUKU HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Buku Himpunan Peraturan Tentang Perguruan Tinggi di Indonesia

UMUM

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 Tanggal 4 Desember 1961 Tentang Perguruan Tinggi
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Guru dan Dosen
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tanggal10 Agustus 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 Tentang Kerangka Kualifikasl Nasional lndonesia
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 Tanggal 22 April 2009 Tentang Beasiswa Unggulan
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/Direktur pad a Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2010 Tanggal 18 November 2010 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku
  14. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1312/D/T/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/ Ketua/ Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah
  15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2309/A4.3/KP/2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas


AKADEMIK

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tanggal 16 Mei 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 212/U/1999 Tanggal 6 September 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tanggal 15 September 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007 Tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tanggal 11 Juni 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 Tanggal 3 Juni 2009 Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tanggal 25 September 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Akreditasi Berkala IImiah
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala IImiah
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 16 Agustus 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 Tanggal 21 November 2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tanggal 23 November 2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploman, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  15. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 6 Februari 2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan- Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
  16. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 3 Juli 2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan SK Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan- Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
  17. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/Kep/2009 Tanggal 1 Juli 2009 Tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  18. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 126/DIKTI/Kep/2001 Tahun 2001 Tentang Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pelayanan Medik, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran
  19. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 498/E/T/2011 Tanggal 13 April 2011 Tentang Kualifikasi D-IV Setara dengan S1
  20. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 152/E/T /2012 Tanggal 27 Januari 2012 Tentang Publikasi Karya Iimiah


KELEMBAGAAN

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tanggal 12 April 2012 Tentang Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tanggal12 April 2012 Tentang Institut Teknologi Bandung Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 Tanggal 19 Juli 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di Luar Negeri
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tanggal 23 Desember 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 Tanggal 21 Juli 2009 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Menerapkan Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tanggal 12 Oktober 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 Tanggal 19 Mei 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 Tanggal 18 April 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 144/E/O/2011 Tanggal 8 Juli 2011 Tentang Penugasan Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh Sl PGSD kepada 23 Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah atau Masyarakat di Indonesia
  16. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 61/DIKTI/KP/2000 Tanggal 15 Maret 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di Luar Negeri
  17. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 Tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/ atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi
  18. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 5 Juni 2002 Tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri
  19. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi
  20. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 3/DIKTI/Kep/2010 Tanggal 8 Januari 2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan
  21. Surat Edaran Direktur Kelembagaan Nomor 595/D5.1/T/2007 Tanggal 27 Februari 2007 Tentang Larangan “Kelas Jauh”
  22. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2920/D/T /2007 Tanggal 28 September 2007 Tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa
  23. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 400/D/T /2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Pendirian Program-program Studi Keperawatan dan Kebidanan
  24. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1961/D/T/2009 Tanggal3 November 2009 Tentang Proses Alih Kelola
  25. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1030/D/T/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap
  26. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1436/D/T/2010 Tanggal 24 November 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Studi IImu Kesehatan Masyarakat (S1)
  27. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1017/E/T/2011 Tanggal15 Juli 2011 Tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran
  28. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 Tentang Penghentian Proses Pengajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)
  29. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 715/E/T/2012 Tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
  30. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 1844/D2.2/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru
  31. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor 2512/D2.5/2010 Tanggal 7 September 2010 Tentang Penataan Prodi Pertanian
  32. Surat Edaran Ketua BAN PT Nomor 609/BAN-PT/Edaran/III/2009 Tanggal10 Maret 2009 Tentang Pemberlakuan Perangkat Akreditasi


KETENAGAAN

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tanggal 26 Mei 2009 Tentang Dosen
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tanggal 8 Juni 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Tunjangan Dosen
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tanggal17 Januari 2001 Tentang Tunjangan Dosen
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tanggal4 Mei 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 3 April 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki jabatan Guru Besar/ Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal9 Februari 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru PraJabatan
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 Tanggal 16 April 2009 Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 Tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Oepartemen Pendidikan Nasional
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 2 Oktober 2009 Tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pad a Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 27 April 2010 Tentang Program Pendidikan Profesi Bagi Guru dalam Jabatan
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tanggal10 Maret 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 20 Februari 2012 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
  21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 16 Maret 2012 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Yang Bertugas Pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri
  22. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional Oosen dan Angka Kreditnya
  23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/0/0/2001 Tanggal 4 Mei 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
  24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007 Tanggal 13 Juli 2007 Tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
  25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/0/2007 Tanggal13 Juli 2007 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  26. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/P/2009 Tanggal 16 Februari 2009 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (Sl) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
  27. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 Tanggal 4 April 2009 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  28. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 108/P/2009 Tanggal 16 Oktober 2009 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  29. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan
  30. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 052/P/2011 Tanggal 25 Maret 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan
  31. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 66/Dikti/Kep/2008 Tanggal16 Desember 2008 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah masing-masing untuk Atas Nama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Menetapkan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Untuk Jenjang Jabatan Akademik Asisten Ahli Sampai Dengan Lektor
  32. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 769/E/T /2011 Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  33. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 Tanggal 2 September 1998 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
  34. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2002/Dl.3/C/2008 Tanggal 25 Juni 2008 Tentang Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen
  35. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1311/D/C/2010 Tanggal18 Oktober 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat
  36. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 306/E/C/2011 Tanggal9 Maret 2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  37. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 394/E/T /2011 Tanggal 28 Maret 2011 Tentang Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008
  38. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 739/E/C/2011 Tanggal 24 Mei 2011 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
  39. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1615/E/T/2011 Tanggal 13 Oktober 2011 Tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
  40. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 24/E/T /2012 Tanggal 4 Januari 2012 Tentang Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen
  41. Surat Edaran Direktur Diktendik Nomor 419/D4.4/2011 Tanggal 28 Februari 2011 Tentang Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS
  42. Surat Edaran Direktur Diktendik Nomor 1037/E4.3/2011 Tanggal 5 Mei 2011 Tentang Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
  43. Surat Edaran Direktur Diktendik Nomor 64/E4.3/2012 Tanggal 11 Januari 2012 Tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat /Jabatan Akademik Dosen
  44. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 4841/A4.5/KP/2009 Tanggal 20 Januari 2009 Tentang Alih tugas/ alih fungsi/ melimpah menjadi PNS Dosen
  45. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 29253/A4.5/KP/2010 Tanggal 5 April 2010 Tentang Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Dosen yang Studi Lanjut dengan Biaya Sendiri (Swadana)
  46. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 71936/A4/KP/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 Tentang Surat Edaran (Usul Jabatan Fungsional)
  47. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 5072/A4.5/KP/2009 Tanggal 5 Februari 2009 Tentang Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas
  48. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 23327/A4.5/KP/2009 Tanggal14 Mei 2009 Tentang Penegasan dari Aspek Kepegawaian Tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen
  49. Surat Edaran Kepala Biro Nomor 4159/A4.3/KP/2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ketentuan Batas Usia Penerima Beasiswa


KEMAHASISWAAN

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 Tanggal19 Juli 2007 Tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06 Tahun 2008 Tanggal 8 Februari 2008 Tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 Tanggal12 November 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2010 Tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang diselengarakan oleh Pemerintah
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 845/E/T/2011 Tanggal17 Juni 2011 Tentang Program Bidikmisi
  7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1016/E/T/2011 Tanggal15 Juli 2011 Tentang Masa Orientasi Mahasiswa Baru