Category Archives: Surat Edaran

Surat Edaran Dirjen Belmawa: Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum

Surat Edaran : Bahan ajar mata kuliah wajib umum

9 Desember 2016

SURAT EDARAN
Nomor: 435/B/SE/2016
Bahan ajar mata kuliah wajib umum

Yth.

  1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
  2. Kordinator Kopertis I s.d. XIV
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

  1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma.
  2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dalam rangka memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah wajib tersebut.
  3. Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut juga disusun untuk memperkuat wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mampu mengantarkan mahasiswa bersikap adaptif, kompetitif, dan menjadi lulusan yang cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya.
  4. Terkait dengan hal di atas, kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar menggunakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman. Soft file dapat diunduh melalui website belmawa.ristekdikti.go.id. Khusus kepada Koordinator Kopertis, dimohon untuk menyebarkan kepada Perguruan Tinggi Swasta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2016
Direktur Jenderal,

ttd

Intan Ahmad

Lampiran :
Surat Edaran bahan ajar mata kuliah wajib umum

Buku Mata Kuliah Wajib umum (MKDU) Pendidikan Tinggi (Local Host)/files.polsri.ac.id

1. Pendidikan Agama Islam
2. Pendidikan Bahasa Indonesia
3. Pendidikan Agama Budha
4. Pendidikan Agama Hindu
5. Pendidikan Agama Katolik
6. Pendidikan Agama Khong Hu Cu
7. Pendidikan Agama Kristen
8. Pendidikan Pancasila
9. Pendidikan Kewarganegaraan

Atau bisa unduh di :

  1. Pendidikan Pancasila
  2. Pendidikan Kewarganegaraan
  3. Pendidikan Bahasa Indonesia
  4. Pendidikan Agama Islam
  5. Pendidikan Agama Kristen
  6. Pendidikan Agama Khatolik
  7. Pendidikan Agama Hindu
  8. Pendidikan Agama Budha
  9. Pendidikan Agama Konghucu
19Jul/16

Pengumuman Direktur No.4939/PL6.4.2/KP/2016 Tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Tahun 2016

Pengumuman
Nomor : 4939/PL6.4.2/KP/2016

Perihal
Perihal  : Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 2754/A.A2/SE/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka di minta kepada Saudara agar segera menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan LHKASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selanjutnya kami harapkan agar LHKPN dan LHKASN tersebut dikumpulkan di sub bagian kepegawaian paling lambat  tanggal 22 Juli 2016, untuk disampaikan secara kolektif ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun formulir yang akan di isi adalah sebagai berikut :

  1. Formulir LHKPN model KPK-A di isi oleh penyelenggara negara yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan.
  2. Formulir LHKPN model KPK-B di isi oleh penyelenggara negara yang telah menyampaikan LHKPN KPK-A ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah menduduki jabatan selama 2 (dua) tahun.
  3. Formulir LHKASN di isi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Formulir LHKPN model KPK-A,  Formulir LHKPN model KPK-B dan LHKASN dapat diunduh pada alamat web www.polsri.ac.id

Download (PDF, 309KB)

Download (PPTX, 3.37MB)

Download (XLSX, 680KB)

Download (XLSX, 768KB)

Download (XLSX, 37KB)

Download Pengumuman lengkap Disini