All posts by WD

Penerimaan Proposal Pelaksanaan DISPROTEKMAS

Nomor : 060/PL6.2.1/SP/2017 18 April 2017
Lamp : –
Perihal : Penerimaan Proposal Pelaksanaan DISPROTEKMAS
( Diseminasi Produk Teknologi Ke Masyarakat ) Tahun 2017

Kepada Yth
Kajur/KPS/Dosen
di Lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 1194/E3/PM/2017 Tanggal 7 April 2017 tentang Penerimaan Proposal Pelaksanaan Diseminasi Produk Teknologi Ke Masyarakat Tahun 2017, maka dengan ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak /Ibu dosen peneliti yang ada di Polsri untuk mengajukan proposal Program Diseminasi Produk Teknologi ke Masyarakat untuk pendanaan tahun 2017, dengan batas waktu pengusulan sampai 30 April 2017.

Proposal Diseminasi Produk Teknologi untuk Masyarakat disusun mengacu pada panduan, dikirim dalam bentuk hardcopy (3 eksemplar) dan softcopy ke :
Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Drektorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Gedung D, Lantai 4, Jl. Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan 10270.

Informasi dan Panduan pengajuan proposal dapat diunduh di www.polsri.ac.id link PPPM Polsri atau di files.polsri.ac.id direktori P3M Polsri.
Mohon bantuan Bapak/Ibu Kajur & Kaprodi untuk meneruskan pemberitahuan ini pada dosen di lingkungannya.

Kepala P3M

dto

Ir. Jaksen M Amin, M.Si
NIP 196209041990031002

Panduan Diseminasi Lengkap

Surat Edaran Dirjen Belmawa: Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum

Surat Edaran : Bahan ajar mata kuliah wajib umum

9 Desember 2016

SURAT EDARAN
Nomor: 435/B/SE/2016
Bahan ajar mata kuliah wajib umum

Yth.

  1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
  2. Kordinator Kopertis I s.d. XIV
  3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

  1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma.
  2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dalam rangka memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah wajib tersebut.
  3. Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut juga disusun untuk memperkuat wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mampu mengantarkan mahasiswa bersikap adaptif, kompetitif, dan menjadi lulusan yang cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya.
  4. Terkait dengan hal di atas, kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar menggunakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman. Soft file dapat diunduh melalui website belmawa.ristekdikti.go.id. Khusus kepada Koordinator Kopertis, dimohon untuk menyebarkan kepada Perguruan Tinggi Swasta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2016
Direktur Jenderal,

ttd

Intan Ahmad

Lampiran :
Surat Edaran bahan ajar mata kuliah wajib umum

Buku Mata Kuliah Wajib umum (MKDU) Pendidikan Tinggi (Local Host)/files.polsri.ac.id

1. Pendidikan Agama Islam
2. Pendidikan Bahasa Indonesia
3. Pendidikan Agama Budha
4. Pendidikan Agama Hindu
5. Pendidikan Agama Katolik
6. Pendidikan Agama Khong Hu Cu
7. Pendidikan Agama Kristen
8. Pendidikan Pancasila
9. Pendidikan Kewarganegaraan

Atau bisa unduh di :

  1. Pendidikan Pancasila
  2. Pendidikan Kewarganegaraan
  3. Pendidikan Bahasa Indonesia
  4. Pendidikan Agama Islam
  5. Pendidikan Agama Kristen
  6. Pendidikan Agama Khatolik
  7. Pendidikan Agama Hindu
  8. Pendidikan Agama Budha
  9. Pendidikan Agama Konghucu
01Dec/16

Kemenristekdikti, Politeknik dan PT Inka Kembangkan Perkereta-apian Indonesia

pt-inka-300x225

PT INKAMadiun – Belmawa. (21/11/16), PT Industri Kereta Api atau (PT Inka) sebagai salah satu industri strategis tentu memegang peranan kunci untuk penguasaan teknologi dan industri perkereta-apian di Indonesia. Pada sisi lain, Politeknik (Poltek) juga memiliki peranan strategis dalam penyediaan tenaga terampil yang cocok dengan kebutuhan perkereta-apian di Indonesia termasuk PT Inka. PT Inka, Poltek dan perguruan tinggi lain diharapkan mampu melakukan riset dan pengembangan teknologi untuk lebih memajukan perkereta-apian di Indonesia. Harapan ke depan Industri Kereta Api di Indonesia (PT INKA) mampu mengembangkan kereta dengan kecepatan di atas 160 km per jam. Saat ini PT Inka sudah mampu mengembangkan teknologi boggy kereta api untuk kecepatan hingga 160 km per jam. PT Inka menjadi kebanggaan bangsa Indonesia karena bukan saja melayani kebutuhan kereta api dalam negeri, namun juga melakukan ekspor kereta api ke luar negeri seperti ke Banglades, Sri Langka dan negara lain di Afrika.

PT INKA saat ini bergerak dibidang industri sarana kereta api diantaranya Kereta Penumpang, Gerbong Barang, KRL, KRD/KRDE, Lokomotif, dan produk lainnya yang berkaitan dengan perkereta-apian. Disamping itu, untuk mengembangkan bisnis dan untuk mengisi kekurangan loading workshop, PT INKA memperluas pasar dengan menggarap produk non kereta api, salah satu yang sudah menampakkan hasil adalah produk otomotif berupa bus gandeng atau articulated bus.

Direktur Pembelajaran, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti Paristiyanti Nurwardani yang didampingi Direktur Politeknik Rachmat Imbang dari Politeknik Bandung (Polban), Isa dari Politeknik Manufaktur Bandung (Polman), Zaenal dari Politeknik Negeri Surabaya (PENS) dan Lukman dari Politeknik Madiun melakukan visitasi ke PT INKA. Mereka berdiskusi tentang pengembangan dan kerjasama industri perkeretaapian dengan institusi pendidikan (perguruan tinggi), membahas Blue Print perkereta-apian Indonesia 5 s.d. 20 tahun ke depan. Dalam diskusi tersebut, dibahas penerapan dual system pada kurikulum pendidikan vokasi di perguruan tinggi dengan melibatkan industri. Dalam penjelasannya, Paristiyanti juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Cina telah sepakat untuk bekerjasama dalam bidang pendidikan tinggi seperti Joint Curriculum. Pihak pemerintah Cina memberi kesempatan atau beasiswa sebanyak 300 mahasiswa Indonesia untuk mengikuti program S1, S2 dan S3 terkait bidang perkeretaapian. Kemenristekdikti mendukung penuh program beasiswa bagi mahasiswa yang ingin belajar di Cina. PT Inka siap berkolaborasi dan sebagai tempat magang bagi mahasiswa, demikian ujar Surjanto General Manager Corporate Secretary. Turut hadir dalam diskusi antara lain General Manager di lingkungan PT INKA (Sigit, Sukoroto) , Sirin Wahyu Nugroho, Hendra Suryanto dan Melly Hertawati dari KemenristekdiktiPT INKA2

pt-inka2-300x225
Agung Sedaju, General Manager Teknologi PT INKA menjelaskan bahwa pengembangan teknologi di PT INKA menerapkan prinsip “Berawal dari akhir, berakhir dari awal.” Konsep dan ide ini diutarakan B.J. Habibie beberapa tahum silam. Menguasai teknologi kereta api terlebih dahulu, selanjutnya melakukan riset dan mengembangkan lebih jauh tentang kereta api yang lebih maju. Dengan konsep ini, PT INKA berhasil membangun teknologi perkereta-apian di Indonesia dari waktu ke waktu. Namun demikian untuk percepatan dan intensifikasi pengembangan kerata apai, PT Inka memerlukan mitra untuk kegiatan Research and Development (R &D). Perguruan tinggi diharapkan menjadi research partner dan basic knowledge dalam mendukung kemajuan dan pengembangan industri kereta api Indonesia. Teknologi dan inovasi kecepatan tinggi(high speed), persinyalan kereta api, remote control sistem operasi kereta api, automatisasi sangat dibutuhkan industri kereta api sehingga perlunya dilakukan R & D bersama perguruan tinggi. Dalam teknologi kereta api, pada dasarnya, terdapat beberapa bidang utama sistem teknologi kereta antara lain control, body, boggy, dan interior. Untuk itu, PT Inka bekerja sama dengan politeknik dan perguruan tinggi lain berupaya agar mampu menguasai teknologi padat tersebut. Kemitraan ini menjadi keniscayaan untuk kemajuan teknologi kereta api Indonesia. Kementerian Ristekdikti memfasilitasi kerjasama poltek, perguruan tinggi dan PT Inka dalam kerangka implementasinya.

Selanjutnya, Agung juga menyampaikan bahwa Pemeriksa, Operator dan Perawat kereta api merupakan 3 bidang yang dibutuhkam oleh PT INKA secara terus menerus dan merupakan 3 prospek ke depan serta pasar terbesar tenaga kerja untuk kereta api. Poltek dapat mendukung ke tiga bidang pekerjaan ini melalui pendidikan vokasi, dengan menyiapkan lulusan mahasiswa yang memiliki keterampilan tinggi untuk memenuhi kompetensi dari kebutuhan tersebut. Harapan ke depan, akan dikembangkan kereta api bertingkat untuk transportasi masal Jabodetabek, seperti kereta api bertingkat di Belanda. Bahkan, diperoleh dukungan dari anggota legislatif yang sudah melakukan kajian dan kunjungan kerja ke Belanda.

Perguruan tinggi yang sudah bermitra dengan PT INKA selama ini antara lain ITB, ITS, UNS dan UGM dan sudah lebih dahulu membantu riset PT INKA. Kini, Politeknik diharapkan dapat bermitra dengan PT Inka untuk bersama mengembangkan teknologi perkeretaapian Indonesia. Politeknik selain menyediakan tenaga kerja yang terampil, juga perlu diperkuat dalam R &D-nya. Kemitraan Politeknik dengan PT INKA dan dukungan kementerian terkait perlu diperkuat dengan payung hukum (MOU).

Pendidikan vokasi atau politeknik dapat menjadi pendukung utama dalam penyediaan tenaga terampil yang profesional memenuhi kebutuhan tenaga kerja perkereta-apian. Model kurikulum dual system melalui kerjasama Politeknik dan industri, dapat menjadikan lulusan Politeknik siap kerja dibidang yang diperlukan dan mengurangi mismatch. Kurikulum dengan pola atau model 3 2 1, memberi kesempatan mahasiswa selama 3 semester pembelajaran di kampus, 2 semester di industri dan 1 semester kembali ke kampus. Dengan demikian akan meningkatkan sinergi yang saling mendukung antara Politeknik dan industri, baik dalam penyediaan tenaga kerja maupun R & D. Kemitraan Politeknik dan perguruan tinggi lain dan PT Inka serta berbagai pihak lainnya sangat strategis untuk kemajuan perkeretaapian Indonesia. Maju bersama untuk kereta api Indonesia.(HS/Editor/HKLI)

01Dec/16

Perlu Ratusan Juta Pekerja: 5 Menteri Sepakati Pengembangan Sekolah Vokasi

Perlu Ratusan Juta Pekerja

Lima Menteri Sepakati Pengembangan Sekolah Vokasi

30 November 2016

JAKARTA, KOMPAS — Perekonomian Indonesia diprediksi menempati posisi ketujuh terbesar di dunia pada 2030, dengan syarat tersedia 113 juta tenaga kerja produktif. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang ke-16 di dunia, dengan jumlah pekerja 55 juta orang.

9f6887cf730d4df1a0fc4c33a0553fd9

Menko Perekonomian Darmin Nasuttion, Menko PMK Puan Maharani, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri ke kanan) berbincang-bincang seusai penandatanganan nota kesepahaman lima menteri, di Jakarta, Selasa (29/11). Nota kesepahaman berisi kesepakatan untuk mengembangkan pendidikan vokasi.
KOMPAS/HERU SRI KUMOROMenko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri ke kanan) berbincang-bincang seusai penandatanganan nota kesepahaman lima menteri, di Jakarta, Selasa (29/11). Nota kesepahaman berisi kesepakatan untuk mengembangkan pendidikan vokasi.
Berdasarkan proyeksi yang dibuat oleh McKinsey Global Institute itu, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, ada kebutuhan tenaga kerja baru sebesar 58 juta orang pada periode 2016 hingga 2030. “Kalau dirinci, butuh sekitar 3,8 juta tenaga kerja terlatih per tahun. Hal ini yang harus disiapkan pemerintah melalui skema pendidikan formal ataupun pelatihan kerja,” ucapnya, Selasa (29/11), di Jakarta.Hanif mengatakan hal tersebut ketika ditemui seusai penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh lima menteri serta perjanjian kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan industri. Acara penandatanganan nota kesepahaman digelar di kantor Kementerian Perindustrian.Hanif mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja bertanggung jawab mempersiapkan tenaga kerja dengan memperbaiki akses dan mutu pelatihan kerja, terutama balai latihan kerja (BLK) pemerintah pusat dan daerah. BLK-BLK tersebut diupayakan untuk bekerja sama dengan industri di berbagai sektor agar lulusannya bisa langsung diserap. Skema pemagangan yang telah dibuat melibatkan sekitar 2.650 perusahaan.

Menurut Hanif, pelatihan di BLK mengacu pada standar kompetensi kerja yang dirumuskan di setiap sektor industri. “Dengan demikian, lulusan dari pelatihan kerja akan sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Selain Menaker, mereka yang menandatangani nota kesepahaman ialah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; serta Menteri BUMN Rini Soemarno. Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Pengembangan vokasi

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh para menteri tersebut meliputi, antara lain, rencana pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi; restrukturisasi program keahlian dan kurikulum sesuai kebutuhan industri; serta fasilitasi industri untuk praktik kerja dan pemagangan bagi siswa dan guru.

Darmin menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman merupakan langkah penting bagi pengembangan vokasi. “Ada banyak hal yang masih perlu disiapkan dan dilakukan. Lewat pilot project yang sudah didesain, pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri harus berjalan dan berhasil,” ucapnya.

Menurut Puan, Indonesia mulai mengerjakan apa yang juga negara maju lakukan, yakni memperkuat pendidikan vokasi. “Saya mengharapkan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara kompak oleh seluruh kementerian sampai dengan jajaran di bawah,” katanya.

Airlangga Hartarto mengatakan, dunia industri siap untuk mendukung pendidikan vokasi. Ada berbagai perusahaan/industri yang membantu SMK.

Dalam acara yang sama, ditandatangani perjanjian kerja sama antara SMK dan perusahaan/ industri. Hal ini merupakan langkah konkret penerapan keterkaitan (link and match) SMK dengan industri. Sebagai pilot projet, terdapat tiga perusahaan industri dan 20 SMK yang melakukan kerja sama.

Dalam perjanjian tersebut, PT Petrokimia Gresik memberikan bantuan kepada tujuh SMK di Jawa Timur, PT Astra Honda Motor membantu sembilan SMK di Banten dan Sulawesi Selatan, serta PT Polythama Propindo memberikan bantuan kepada empat SMK di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat.

(ELN/CAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 November 2016, di halaman 11 dengan judul “Perlu Ratusan Juta Pekerja”.

30Nov/16

Moratorium UN, Kemeristekdikti akan Ubah Sistem Seleksi Masuk PT

menteri-riset-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-muhammad-natsir-_150128212357-622

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Natsir.
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Natsir

Monday, 28 November 2016 | 18:16 WIB
Antara/Sigid Kurniawan

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA — Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, mengatakan pihaknya berencana melakukan perubahan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Rencana perubahan ini bertujuan menyikapi moratorium ujian nasional (UN).

Menurut Nasir, pihaknya masih menanti perkembangan hasil rapat terbatas dengan presiden atas kebijakan moratorium UN. “Bentuknya seperti apa nantinya dan apa yang harus kami lakukan jika UN dimoratorium, masih menanti hasil ratas,” ujar Nasir di Jepara, Senin (28/11).

Saat ini, seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan sistem SBMPTN, UMB dan nilai rapor. Pihaknya telah merencanakan penurunan jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru (maru) dari jalur SBMPTN dari 50 persen menjadi 40 persen. Jika nanti moratorium UN segera berlaku pihaknya memastikan akan ada penyesuaian seleksi masuk perguruan tinggi.

“Namun, kami akan cek dulu seperti apa teknis pengukuran untuk seleksi maru ini,” katanya.

Nasir menjelaskan, jika memungkinkan, sistem seleksi masuk perguruan tinggi rencananya akan mengadopsi sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS). Di negara tersebut, seleksi masuk perguruan tinggi dilakukan dalam dua bentuk tes umum, yakni general test dan tes kemampuan toefl.

“Inovasi akan kami rumuskan berdasarkan kondisi per daerah di Indonesia, pertimbangan menjaga kualitas calon maru dan sistem yang sekiranya memberi manfaat serta diterima masyarakat,” jelasnya.

Rep: Dian Erika Nugraheny / Red: Bayu Hermawan

Baca juga :

Soal Moratorium UN, Menristekdikti Kaji Dampak Penerimaan Mahasiswa Baru

Senin, 28 November 2016 19:58 WIB

Jakarta, HanTer – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir mengaku masih menunggu perkembangan rencana moratorium atau penangguhan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang rencananya dimulai 2017.

“Kami masih menunggu rapat terbatas (tentang UN) dengan Presiden, menunggu perkembangan dan bentuknya seperti apa,” kata Nasir ketika ditemui di Jepara, Jawa Tengah, Senin (28/11/2016).

Dia mengatakan belum dapat memutuskan kebijakan apa yang kemudian terpengaruh moratorium UN karena pihaknya juga belum memetakan pengaruhnya terhadap penerimaan calon mahasiswa.

“Nanti ke depan kalau tidak ada UN apa yang dilakukan pengukurnya, saya cek dulu perkembangan terakhir seperti apa,” ucap Nasir.

Kebijakan sebelumnya terkait penerimaan calon mahasiswa yaitu penurunan jumlah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang semula 50 persen menjadi 40 persen.

Saat ini, kuota penerimaan mahasiswa bagi PTN yaitu SNMPTN 40 persen, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) 40 persen, dan ujian mandiri perguruan tinggi negeri 20 persen.

Dia menegaskan bahwa sistem seleksi masuk perguruan tinggi tidak hanya dari UN saja, tetapi juga nilai rapor dan tes seleksi. Hal yang paling mungkin dilakukan terkait moratorium UN, kata Nasir, yaitu dengan menginovasi penerimaan berbasis seleksi nilai tes atau seperti yang selama ini diterapkan dalam SBMPTN.

Dia mencontohkan penerimaan calon mahasiswa seperti yang dilakukan di Amerika Serikat yang menggunakan kriteria seperti penggunaan “Graduate Management Admission Test” (GMAT), “Graduate Record Examination” (GRE), dan “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL).

“Saya sedang berpikir ke sana sebagai inovasi dalam hal seleksi dengan tetap menjaga kualitas, hasil yang lebih baik, dan efisien bagi masyarakat,” tutur Nasir.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menggelar rapat kabinet terbatas (ratas) sebelum memutuskan moratorium ujian nasional (UN) pada 2017 yang diusulkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. “Masih proses, belum dirataskan, belum,” kata Presiden Jokowi.